Pengerahan Modal Untuk Pembangunan

4 03 2010

PENGARAHAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN

Disusun Oleh :

SOFYAN PAMUNGKAS

  1. I. PENDAHULUAN

Dalam perekonomian suatu negara, tabungan dan investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (developing countries) termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Tetapi di sisi lain, usaha pengerahan sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi kendala dalam pembentukan modal baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yaitu ekspor barang dan jasa ke luar negeri, ataupun penerimaan pemerintah melalui instrumen pajak.

Selanjutnya tingkat kemakmuran yang relative rendah di negara berkembang menimbulkan implikasi penting terhadap kemampuan negara melakukan penanaman modal (Investasi). Kemakmuran masyarakat yang rendah tersebut menyebabkan: (i) tingkat tabungan yang dapat diwujudkan masyarakat relative terbatas; dan (ii) kemampuan warga untuk membayar pajak juga terbatas. Sejak lama ahli-ahli ekonomi telah menyadari bahwa kemampuan negara berkembang menyedikan tabungan dan membayar pajak adalah jauh lebih rendah dari negara maju.

Semakin lama Negara berkembang semakin menyadari bahwa tersedianya modal belumlah syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Pada mulanya banyak yang berpendapat bahwa modal memegang peranan yang sangat penting dan paling menentukan dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Sekarang ini berbagai kalangan telah menyadari bahwa beberapa factor lain seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, entrepreneur yang cukup, system pemerintahan yans efisien, kesanggupan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi yang lebih modern, dan sikap masyarakat, memegang yang tidak kalah pentingnya dalam menciptakan pembangunan ekonomi.

Usaha pengerahan modal untuk pembangunan dapat dibedakan kepada pengerahan modal dalam negeri dan pengerahan modal luar negeri. Modal yang berasal dari negeri berasal dari tiga sumber: tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua Negara berkembang merasakan bahwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah kurang cukup untuk membiayai program pembangunan dan untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan tertentu.

Kekurangan ini dapat diperoleh dan dipenuhi dari modal luar negeri. Tetapi apabila modal luar negeri tidak dapat diperoleh, atau jumlah masih belum dapat memenuhi keperluan tersebut, masalah itu dapat diatasi dengan memperlambat laju pembangunan atau melaksanakan program anggaran belanja Negara secara defisit, yaitu pengeluaran Negara lebih besar daripada penerimaan.

  1. II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengidentifikasi masalah : “Bagaimana proses pengerahan modal untuk pembangunan ekonomi.

III. ANALISIS

Secara umum, usaha pengerahan modal dari masyarakat dapat berupa pengerahan modal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pengklasifikasian ini didasarkan pada sumber modal yang dapat digunakan dalam pembangunan. Pengerahan modal yang bersumber dari dalam negeri berasal dari 3 sumber utama, yaitu : pertama, tabungan sukarela masyarakat. Kedua, tabungan pemerintah, dan ketiga tabungan paksa (forced saving or involuntary saving). Sedangkan modal yang berasal dari luar negeri yaitu melalui pinjaman resmi pemerintah kepada lembaga-lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), World Bank, maupun pinjaman resmi bilateral dan multilateral, juga melalui foreign direct investment (FDI).

Hollis Chenery dan beberapa penulis lainnya telah mengenalkan pendekatan ‘dua-jurang’ pada pembangunan ekonomi. Dasar pemikirannya, ‘jurang tabungan’ dan ‘jurang devisa’ merupakan dua kendala yang terpisah dan berdiri sendiri pada pencapaian target tingkat pertumbuhan di negara kurang maju. Chenery melihat bantuan luar negeri sebagai suatu cara untuk menutup kedua jurang tersebut dalam rangka mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sumitro (1994:44) menjelaskan bahwa kekurangan didalam perimbangan antara tabungan nasional dan investasi harus ditutup dengan pemasukan modal dari luar yang berasal dari tabungan oleh kalangan luar negeri.

Pada negara berkembang dan miskin, kondisi yang paling menonjol adalah belum terciptanya kondisi yang mendorong pada iklim dimana kegairahan untuk menabung dan penanaman modal menunjukan tingkat yang menggembirakan. Sistem produksi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih menggunakan pola tradisional. Masih terbatasnya sektor modern dan belum berfungsinya secara efektif dan efisien institusi-institusi keuangan yang disebabkan oleh pola pikir masyarakat yang masih tradisional menyebabkan pengerahan dana dari masyarakat mengalami kesulitan.

  1. IV. PEMBAHASAN

Pendapatan yang relatif rendah di negara – negara berkembang menyebabkan tabungan yang di ciptakan masyarakat adalah rendah dan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari perpajakan juga rendah. Rendahnya tingkat tabungan dan pendapatan pajak menimbulkan suatau masalah yang serius di negara- negara berkembang. Di satu pihak pembangunan memerlukan modal yang besar sekali. Akan tetapi di lain pihak, kemampuan negara-negara tersebut untuk menyediakan dana modal untuk mempercepat pembangunan itu terbatas. Oleh sebab itu, sebagai salah satu aspek dalam kebijaksanaan pembangunan, di negara-negara berkembang perlulah di lakukan usaha-usaha untuk memperoleh lebih banyak dana untuk pembangunan, salah satunya adalah mendatangkan para investor baik dari dalam dan luar negri.

Adanya penambahan modal / investasi belumlah merupakan syarat yang cukup untuk menciptakan pembangunan. Pada mulanya banyak yang berpendapat bahwa modal memegang peranan penting dan paling menentukan dalam menciptakan pembagunan ekonomi. Telah di sadari oleh banyak kalangan bahwa beberapa faktor lain seperi tenaga kerja ahli dalam berbagai bidang, terdapatnya tenaga usahawan yang cukup, terdapanya sistim pemerintahan yang efisien, besarnya kesanggupan untuk menciptakan dan menggunakan teknologi yang lebih modern, dan corak sikap masyarakat, memegang peranan yang tidak kalah pentingnya di dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Jadi modal bukan merupakan faktor yang terpenting dalam menciptakan pembangunan ekonomi.

Namun demikian, walaupun telah diakui bahwa peranan investasi tidaklah sepenting seperti yang dianggap, ahli – ahli ekonomi tetap yakin bahwa modal memiliki kedudukan yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam penbangunan. Administrasi pemerintahan yang efisien, moderenisasi sektor industri, dan pengembangan sektor pertanian memerlukakan tenaga administratif, tenaga ahli dan tenga usahawan yang diperlukan, pengembangan prasarana. Tersedianya modal yang cukup dapat membantu penciptaan faktor-faktor ini. Pengembangan sistim pendidikan dapat menyediakan berbagai jenis tenaga administratif, tenaga ahli dan tenaga usahawan yang diperlukan. Pengembangan sistim pendidikan tersebut hanya mungkin di lakukan oleh adanya modal. Begitu juga, pengembangan prasarana memerlukan modal. Disamping itu, untuk menciptakan moderenisasi perlu diciptakan dan digunakan teknologi yang lebih baik, dan untuk melakukan hal itu penanaman modal perlu dilakukan.

Berdasarkan sumber modal yang akan digunakan untuk pembangunan, usaha pengerahan modal ( Investasi ) untuk pembangunan dapat di bedakan kepada pengerahan modal dalam negeri dan pengerahan modal luar negri. Modal yang berasal dalam negri berasal dari tiga sumber : Tabungan sukarela masyarakat, tabungan pemerintah dan tabungan paksa. Hampir semua Negara berkembang merasakan bahwwa tabungan sukarela dan tabungan pemerintah adalah kurang cukup untuk memebiyayai progarm yang direncanakan dan untuk mencapai tingkat pertumbuhan tertentu.

Kekurangan ini mungkin dapat dan dipenuhi dari modal luar negri. Tetapi apabila modal tidak dapat diperoleh, atau jumlahnya masih belum dapat untuk memenuhi keperluan tersebut, masalah itu dapat diatasi dengan memeperlambat laju pembangunan atau melaksanakan program anggaran belanja negara secara defisit.

Investasi dari luar negri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu bantuan luar negri dan penanaman modal asing. Bantuan dari luar negri dapat bersumber dari pemerintah, badan-badan internasional atau pihak swasta. Manfaat dari adanya investasi asing / luar negri ini memungkinkan suatu negara mencapai tingkat pembangunan yang di rencanakan tanpa menghadapi masalah inflasi. Maka apabila modal yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan adalah lebih besar dari pada modal yang dapat dikerahkan di dalam negeri, usaha pengerahan modal (investasi ) dari luar negri perlu dilakukan. Disamping menghindarkan dari masalah inflasi, manfaat lain investasi dari luar negri adalah diikuti oleh pemasukan tehnologi modern dan pengaliran tenaga-tenaga ahli. Faktor ini dapat mempercepat proses modernisasi di sektor-sektor yang menerima modal asing tersebut dan mengisi tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.

Dengan demikian modal luar negri bukan hanya akan mengatasi masalah kekurangan modal untuk membiayai pembangunan, tetapi juga dapat mempertinggi efisiensi pelaksanaan pembangunan. Namun dari pada itu perlu disadari pula bahwa pengguanaan modal asing dapat menimbulkan masalah – masalah baru dalam pembangunan. Yang paling menonjol adalah masalah pembayaran kembali pinjaman atau debt-servicing problem. Banyak di antara negara-negara berkembang ternyata tidak sanggup membayar bunga dan mengangsur pinjaman yang mereka lakukan di masa lalu.

  1. V. KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi adalah kegiatan makro yang realisasinya dilakukan dari proyek ke proyek sehingga disebut juga sebagai implementing sub-unit. Tetapi pelaksanaan proyek demi proyek itu ternyata membutuhkan ketersediaan kapital dalam arti luas dalam masyarakat yang menyangkut individu investor ataupun masyarakat, lembaga yang sesuai, kepengusahaan ( entrepreanurship ), dan terutama dalam bentuk human capital yang sangat vital dan strategis. Sedangkan Investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Semua usaha itu mempunyai satu kondisi awal sebagai titik berangkat. Dengan titik awal ini, semua usaha diarahkan untuk mengubah kondisi itu kepada kondisi baru, sehingga pembangunan merupakan gerakan perubahan keseluruhan dalam perekonomian masyarakat. Mengelola pembangunan berarti mengelola perubahan ke arah perbaikan atau di istilahkan sebagai the management of change.

Pembentukan modal (capital formation) adalah faktor vital dan strategis dalam pembangunan ekonomi. Pembentukan modal mencakup empat aspek yang saling tergantung yaitu :

  1. Kemauan menabung dan kemampuan masyarakat untuk menabung. Jelas ketersediaan tabungan merupakan sumber dana dalam negri yang dapat di manfaatkan oleh para investor guna membiayai proyek-proyek pembangunan. proyek-proyek pembangunan ekonomi membutuhkan jumlah modal yang tidak seluruhnya mampu disediakan oleh pera penanam modal, dan kalau tabungan ini tersedia, para penanam modal bisa meminjamnya dari lembaga keuangan.
  2. Ketersediaan lembaga keuangan dan kredit, yang berfungsi mengumpulkan tabungan masayarakat tadi untuk disalurkan sebagai dana investasi. Lembaga-lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya, harus berfungsi mengumpulkan, mendistribusikandana tersebut, dan mengerahkan penanaman modal. Lembaga – lembaga tersebut juga harus mampu merangsang masyarakat untuk menabung melalui insentif dan bunga atau deviden.
  3. Ketersediaan Entrepreneur yang menggunakan dana tersebut dalam bentuk barang modal, yang mempunyai motivasi kuat dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, baik karena motif pribadi maupun karena pembangunan totalitas masyarakat.
  4. Ketersediaan human capital dalam bentuk tenaga ahli, para manager, administrator, entrepreneur, ilmuwan, dan para inovator. Ketersediaan human capital ini dapat berjalan bersama pembangunan ekonomi itu sendiri, yang dihasilkan dari proses belajar dari bekerja. Kemauan untuk bekerja keras adalah modal untuk dapat menyerap semua keahlian ini.

Perubahan struktur ekonomi hendaknya kearah yang lebih seimbang dan sekaligus memperkuat ekonomi dari dalam. Ketahanan ekonomi adalah kemampuan ekonomi tersebut untuk tetap berjalan mandiri, tanpa tidak terlalu tergantung dari ekonomi luar. Dengan ini tidak dimaksud untuk melakukan ekonomi tertutup, melainkan menjaga struktur minimal yang mampu mandiri. Maka pemilihan proyek-proyek pada instansi pertama hendaknya diarahkan untuk mengisi struktur ekonomi minimal tadi, yang dalam kaitannya diturunkan oleh badan perencana nasional (central planing). Struktur minimal ini juga bisa disebut sebagai struktur dasar.

Kesalahan pemilihan investasi dapat berakibat negatif terhadap tujuan-tujuan ekonomi yang hendak dicapai. Penentuan struktur dasar ekonomi yang hendak direalisasikan hendaknya atas dasar analisa ketersediaan sumber-sumber alam. Terkait dalam ini ialah struktur investasi yang akan diikuti oleh struktur laju investasi. Struktur laju investasi adalah suatu penentuan kebutuhan investasi dalam setiap sektor per satuan waktu.

Dalam kerangka yang telah ditentukan tearsebut, para investor melakukan pemilihan, yang dikaitkan pada pencarian bidang kegiatan yang paling menguntungkan. Investor privat melakukan pemilihan dengan tidak memperhatikan akibatnya pada perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan pada tingkat negara, kriteria pemilihan investasi ialah yang paling menguntungkan bagi masyarakat banyak. Ini berarti berkaitan juga dengan struktur laju investasi yang tidak lain ialah komposisi investasi. Di sinilah orang berbicara tentang pola investasi yang optimal, bukan maksimal dapat dicapai, menghindari pola investasi yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang dapat mengorbankan tujuan-tujuan lain dari pembangunan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyusun tugas mata kuliah ”Teori dan Isu Pembangunan” dengan menganalisa BAB 13 ”Pengerahan Modal Untuk Pembangunan” dari Buku Ekonomi Pembangunan (Sadono Sukirno).

Tugas ini disusun dengan sederhana karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka sudah barang tentu isinya banyak kekurangan dan kesalahan sehingga masih jauh dari kesempurnaan.

Oleh karena itu kami mohon saran, petunjuk serta bimbingan dari semua pihak guna perbaikan.

Penulis





REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

3 03 2010

DAMPAK REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

TERHADAP PELAYANAN DI INDONESIA

0leh : SOFYAN PAMUNGKAS

A.  PERMASALAHAN

Pelayanan publik, adalah bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN dalam bentuk barang atau jasa, baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik Di Indonesia pada umumnya, masih jauh dari harapan masyarakat. Adanya ketidakpastian harga, prosedur, maupun waktu. Pengurusan izin usaha menjadi berbelit-belit, ditambah pungutan liar di sana-sini. Konsekuensinya, secara ekonomis timbul biaya ekonomi tinggi. Dampaknya pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya dalam menarik investasi dan memasarkan komoditinya, baik dalam maupun luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, yang kemudian bermuara pada stagnannya proses peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jika kita mengkaji Amanat yang tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia selain untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga mengandung makna untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini masih jauh dari diharapakan, hal ini disebabkan  belum siapnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung guna menjawab tatanan baru masyarakat yang sudah mengalami pergeseran nilai baik dalam ilmu pengetahuan maupun kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Kondisi perubahan pergeseran nilai dimasyarakat yang cepat perlu disikapi oleh pemerintah secara bijak untuk membangun kepercayaan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Birokrasi harus ditempatkan sebagai pelayan masyarakat. Bukan sebagai tuan yang akan justru membebani rakyat. Agenda Secara makro, ada lima sektor kegiatan yang sering menimbulkan kerawanan kebocoran dan suap menyuap dalam pelayanan publik, diantaranya pembelian barang dan jasa oleh instansi pemerintah, pembiayaan investasi yang sering sarat dengan mark-up, pengembalian restitusi pajak, pengajuan perijinan baik di Pusat maupun Daerah, dan juga termasuk transaksi bisnis antar perusahaan.

Kebocoran dan suap menyuap akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dilansir dari hasil penelitian Bank Dunia, dimana terungkap biaya perijianan dalam membuka usaha di Indonesia termasuk yang termahal, demikian pula lamanya pengurusan yang memakan waktu rata-rata 151 hari. hal ini ternyata berdampak dengan menurunnya daya saing, sehingga mengurangi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia. Adalah masuk akal, karena memang Indonesia merupakan pasar yang besar dengan sekitar 53 juta keluarga. Padahal dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen tidak ada cara lain kecuali harus mengundang investor untuk menanamkan dananya di sektor-sektor produktif, baik yang bersifat penanaman langsung maupun melalui pasar modal.

Dengan kata lain, tidak ada cara lain untuk membuat investor tertarik menanamkan dananya di Indonesia, kecuali hanya dengan memerangi korupsi dan suap. Melihat realitas di atas, sudah dapat dipastikan bahwa pekejaan rumah dalam reformasi pelayanan publik dari pemerintahan ini sangat besar dan luas. Langkah-langkah Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, diantaranya:

Pertama, memotong rantai birokrasi. Selama ini mata rantai birokrasi menjadi salah satu momok dari inefisiensi pelayanan publik di Indonesia. Sistem dan prosedur dalam berbagai hal harus dibuat secara jelas dan memiliki flowchart yang rasional.

Kedua, permasalahan lain yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan industri di sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UKM). Nah, terkait dengan masalah ini maka masalah regulasi perizinan usaha tampaknya perlu dipermudah, namun tanpa mengurangi faktor keamanan dan legalitas. Untuk itu regulasi yang menyangkut sektor industri, sebaiknya hanya yang menyangkut kepentingan orang banyak saja. Selebihnya hanya wajib daftar usaha.

Ketiga, terkait dengan masalah pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan maka peraturan dan prosedur perizinan dan jasa-jasa publik dibuat lebih transparan.

Keempat, untuk SDM yang terkait dengan pelayanan publik, perlu adanya penyuluhan good public governance. Kemudian adanya implementasi good public governance serta penegakan peraturan yang jelas.

Kelima, untuk menambah akuntabilitas, perlu adanya pengurangan hubungan manusia dalam pengurusan perizinan. Untuk menggantikan hal tersebut maka perlu pemanfaatan IT pada sektor-sektor yang rawan korupsi dan suap-menyuap. Dengan demikian diharapkan pelayanan publik bisa memperbaiki kehidupan masyarakat kedepan.

B.  PEMBAHASAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus membuktikan kesungguhan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik yang secara substansial menyandang keinginan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Undang-undang tersebut menyatakan, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Untuk mencapai tingkat kepuasan yang diidam-idamkan masyarakat pada umumnya, bentuk penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan memiliki asas-asas yang berorientasi pada kepentingan umum; mengusung kepastian hukum; memperhatikan kesamaan hak; berpijak pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban; bertindak profesional; senantiasa partisipatif; berlaku adil, mempersamakan perlakuan/tidak diskriminatif; selalu bersifat penuh keterbukaan; memenuhi akuntabilitas; memperhatikan fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan; memenuhi ketepatan waktu; serta memperhatikan aspek-aspek kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagi masyarakat, kehadiran UU tersebut secara kontekstual memberikan peluang untuk tampil berperan serta, bukan sekadar menjadi objek, namun menjadi subjek dalam melakukan kontrol atas kinerja penyelenggara pelayanan publik. Di samping itu, masyarakat diberi kesempatan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. Apabila masyarakat merasa dirugikan atas tindakan penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan serta bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, mereka berhak untuk mengadukan kepada penyelenggara, ombudsman, atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi, kabupaten/kota).

Secara garis besar, peran serta masyarakat mencakup dua hal. Pertama, tindakan penyelenggara pelayanan publik yang dikaitkan dengan aspek hukum, apakah memenuhi standar kelayakan normatif (rechmatigheids controle).

Kedua, tindakan penyelenggara pelayanan publik yang dikaitkan dengan aspek kebijakan atau nilai kemanfaatan dan kegunaan bagi kepentingan masyarakat, apakah menimbulkan kerugian bagi masyarakat (doelmatigheids controle).

Apabila secara hukum maupun administratif terbukti bahwa masyarakat dirugikan akibat tindakan penyelenggara pelayanan publik, maka penyelenggara (pimpinan penyelenggara) ataupun pelaksana yang menangani pelayanan publik tersebut dapat dikenakan sanksi, baik administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Sejatinya Reformasi pelayanan publik adalah perbaikan integral yang  meliputi perbaikan orang/petugas/SDM, struktur, dan prosesnya. Adanya reformasi pelayanan publik di Indonesia akan berdampak positif terhadap perbaikan-perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah baik di instansi pemerintah tingkat pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN, diantaranya adalah :

  1. Terbentuknya Instansi pelayanan publik dalam bentuk Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang sering disebut One Stop Service di  diseluruh Kabupaten/Kota se Indonesia, sebagai wujud adanya penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Terbangunnya komunikasi yang transparan antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat;
  3. Tersedianya sumber daya yang memadai, baik berkaitan dengan dukungan pelaksana yang andal, fasilitas mendukung, maupun anggaran mencukupi;
  4. Terwujudnya komitmen kuat dari segenap jajaran penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat  melalui strategi pelayanan prima;
  5. Terbangunnya struktur birokrasi yang ramping dan fleksibel sehingga responsif dan cepat bertindak dengan dukungan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan fungsi yang tidak tumpang tindih, koordinasi berjalan baik, kesinambungan serta pendelegasian wewenang yang tegas dan tepat, serta rentang kendali yang ketat;
  6. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, efesien, ekonomis, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Demikian, dampak reformasai pelayanan publik terhadap pelayanan di Indonesia, semoga bermanfaat.





KESEIMBANGAN HIDUP

3 03 2010

Hidup butuh keseimbangan dalam diri setiap manusia…..Ketika kepenatan dan berbagai perasaan tak nyaman menumpuk….. maka pikiran dan hati resah….maka berzikirlah dan berzikirlah,….karena di situlah ketenangan yang hakiki…. dan di situlah taman penenang hati yg sebenarnya……

Jika ini dilakukan oleh kita, Insya Alloh, Tuhan akan slalu memberikan kemudahan bagi kita…..amin………………





Hello world!

3 03 2010

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!