REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

3 03 2010

DAMPAK REFORMASI PELAYANAN PUBLIK

TERHADAP PELAYANAN DI INDONESIA

0leh : SOFYAN PAMUNGKAS

A.  PERMASALAHAN

Pelayanan publik, adalah bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN dalam bentuk barang atau jasa, baik guna memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan publik Di Indonesia pada umumnya, masih jauh dari harapan masyarakat. Adanya ketidakpastian harga, prosedur, maupun waktu. Pengurusan izin usaha menjadi berbelit-belit, ditambah pungutan liar di sana-sini. Konsekuensinya, secara ekonomis timbul biaya ekonomi tinggi. Dampaknya pada rendahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya dalam menarik investasi dan memasarkan komoditinya, baik dalam maupun luar negeri. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi terhambat, yang kemudian bermuara pada stagnannya proses peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jika kita mengkaji Amanat yang tertera dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia selain untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa juga mengandung makna untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara.

Penyelenggaraan pelayanan publik sampai saat ini masih jauh dari diharapakan, hal ini disebabkan  belum siapnya sumber daya, sarana dan prasarana pendukung guna menjawab tatanan baru masyarakat yang sudah mengalami pergeseran nilai baik dalam ilmu pengetahuan maupun kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Kondisi perubahan pergeseran nilai dimasyarakat yang cepat perlu disikapi oleh pemerintah secara bijak untuk membangun kepercayaan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan sistem pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Birokrasi harus ditempatkan sebagai pelayan masyarakat. Bukan sebagai tuan yang akan justru membebani rakyat. Agenda Secara makro, ada lima sektor kegiatan yang sering menimbulkan kerawanan kebocoran dan suap menyuap dalam pelayanan publik, diantaranya pembelian barang dan jasa oleh instansi pemerintah, pembiayaan investasi yang sering sarat dengan mark-up, pengembalian restitusi pajak, pengajuan perijinan baik di Pusat maupun Daerah, dan juga termasuk transaksi bisnis antar perusahaan.

Kebocoran dan suap menyuap akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang dilansir dari hasil penelitian Bank Dunia, dimana terungkap biaya perijianan dalam membuka usaha di Indonesia termasuk yang termahal, demikian pula lamanya pengurusan yang memakan waktu rata-rata 151 hari. hal ini ternyata berdampak dengan menurunnya daya saing, sehingga mengurangi daya tarik untuk berinvestasi di Indonesia. Adalah masuk akal, karena memang Indonesia merupakan pasar yang besar dengan sekitar 53 juta keluarga. Padahal dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen tidak ada cara lain kecuali harus mengundang investor untuk menanamkan dananya di sektor-sektor produktif, baik yang bersifat penanaman langsung maupun melalui pasar modal.

Dengan kata lain, tidak ada cara lain untuk membuat investor tertarik menanamkan dananya di Indonesia, kecuali hanya dengan memerangi korupsi dan suap. Melihat realitas di atas, sudah dapat dipastikan bahwa pekejaan rumah dalam reformasi pelayanan publik dari pemerintahan ini sangat besar dan luas. Langkah-langkah Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, diantaranya:

Pertama, memotong rantai birokrasi. Selama ini mata rantai birokrasi menjadi salah satu momok dari inefisiensi pelayanan publik di Indonesia. Sistem dan prosedur dalam berbagai hal harus dibuat secara jelas dan memiliki flowchart yang rasional.

Kedua, permasalahan lain yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan industri di sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UKM). Nah, terkait dengan masalah ini maka masalah regulasi perizinan usaha tampaknya perlu dipermudah, namun tanpa mengurangi faktor keamanan dan legalitas. Untuk itu regulasi yang menyangkut sektor industri, sebaiknya hanya yang menyangkut kepentingan orang banyak saja. Selebihnya hanya wajib daftar usaha.

Ketiga, terkait dengan masalah pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan kebijakan maka peraturan dan prosedur perizinan dan jasa-jasa publik dibuat lebih transparan.

Keempat, untuk SDM yang terkait dengan pelayanan publik, perlu adanya penyuluhan good public governance. Kemudian adanya implementasi good public governance serta penegakan peraturan yang jelas.

Kelima, untuk menambah akuntabilitas, perlu adanya pengurangan hubungan manusia dalam pengurusan perizinan. Untuk menggantikan hal tersebut maka perlu pemanfaatan IT pada sektor-sektor yang rawan korupsi dan suap-menyuap. Dengan demikian diharapkan pelayanan publik bisa memperbaiki kehidupan masyarakat kedepan.

B.  PEMBAHASAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekaligus membuktikan kesungguhan pemerintah untuk melakukan reformasi pelayanan publik yang secara substansial menyandang keinginan untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Undang-undang tersebut menyatakan, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.

Untuk mencapai tingkat kepuasan yang diidam-idamkan masyarakat pada umumnya, bentuk penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan memiliki asas-asas yang berorientasi pada kepentingan umum; mengusung kepastian hukum; memperhatikan kesamaan hak; berpijak pada prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban; bertindak profesional; senantiasa partisipatif; berlaku adil, mempersamakan perlakuan/tidak diskriminatif; selalu bersifat penuh keterbukaan; memenuhi akuntabilitas; memperhatikan fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan; memenuhi ketepatan waktu; serta memperhatikan aspek-aspek kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Bagi masyarakat, kehadiran UU tersebut secara kontekstual memberikan peluang untuk tampil berperan serta, bukan sekadar menjadi objek, namun menjadi subjek dalam melakukan kontrol atas kinerja penyelenggara pelayanan publik. Di samping itu, masyarakat diberi kesempatan membentuk lembaga pengawasan pelayanan publik. Apabila masyarakat merasa dirugikan atas tindakan penyelenggara pelayanan publik yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan serta bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, mereka berhak untuk mengadukan kepada penyelenggara, ombudsman, atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi, kabupaten/kota).

Secara garis besar, peran serta masyarakat mencakup dua hal. Pertama, tindakan penyelenggara pelayanan publik yang dikaitkan dengan aspek hukum, apakah memenuhi standar kelayakan normatif (rechmatigheids controle).

Kedua, tindakan penyelenggara pelayanan publik yang dikaitkan dengan aspek kebijakan atau nilai kemanfaatan dan kegunaan bagi kepentingan masyarakat, apakah menimbulkan kerugian bagi masyarakat (doelmatigheids controle).

Apabila secara hukum maupun administratif terbukti bahwa masyarakat dirugikan akibat tindakan penyelenggara pelayanan publik, maka penyelenggara (pimpinan penyelenggara) ataupun pelaksana yang menangani pelayanan publik tersebut dapat dikenakan sanksi, baik administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.

Sejatinya Reformasi pelayanan publik adalah perbaikan integral yang  meliputi perbaikan orang/petugas/SDM, struktur, dan prosesnya. Adanya reformasi pelayanan publik di Indonesia akan berdampak positif terhadap perbaikan-perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah baik di instansi pemerintah tingkat pusat, daerah, dan di lingkungan BUMN, diantaranya adalah :

  1. Terbentuknya Instansi pelayanan publik dalam bentuk Program Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang sering disebut One Stop Service di  diseluruh Kabupaten/Kota se Indonesia, sebagai wujud adanya penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat.
  2. Terbangunnya komunikasi yang transparan antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat;
  3. Tersedianya sumber daya yang memadai, baik berkaitan dengan dukungan pelaksana yang andal, fasilitas mendukung, maupun anggaran mencukupi;
  4. Terwujudnya komitmen kuat dari segenap jajaran penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat  melalui strategi pelayanan prima;
  5. Terbangunnya struktur birokrasi yang ramping dan fleksibel sehingga responsif dan cepat bertindak dengan dukungan pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan fungsi yang tidak tumpang tindih, koordinasi berjalan baik, kesinambungan serta pendelegasian wewenang yang tegas dan tepat, serta rentang kendali yang ketat;
  6. Terwujudnya Peningkatan kualitas pelayanan yang memenuhi prinsip-prinsip pelayanan yang sederhana, jelas, pasti, aman, efesien, ekonomis, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Demikian, dampak reformasai pelayanan publik terhadap pelayanan di Indonesia, semoga bermanfaat.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: